Sifat-sifat dalam Berwirausaha

animasi power point dapat dilihat di: Sifat -Sifat dalam berwirausah

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar

PENGARUH KONDISI POLITIK DAN PERANAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM PROSES PERKEMBANGAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK I

I. Rasional
Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak mempunyai tujuan akhir di balik dirinya. Definisi singkat ini dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dalam peradaban yang berbudaya dan beretika . Usaha ini dapat dilakukan dengan bimbingan yang otentik dan eksistensial manusiawi agar anak mengenal jatidirinya, dapat bertahan hidup, mampu memiliki dan melanjutkan warisan sosial generasi terdahulu. Sesuai dengan dinamika sistem perkembangan peradaban, sistem pendidikan pun selalu dikonsepsikan ulang dan diinterpretasikan kembali setiap periode historis dan setiap orde politik tertentu. Hal ini juga berlaku pada anak didik, sehingga gerak, aliran, perubahan dan renovasi yang menjadi dimensi pokok pendidikan juga menuntut agar sistem pendidikan mampu beradaptasi terhadap kondisi zaman dengan keadaan politiknya. Maka menjadi sangat urgen untuk memahami pendidikan sebagai faktor politik untuk menstabilkan dan membangun negara Indonesia secara utuh.
Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas SDM yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan indikator ekonomi.
Terkait dengan politik, ada anggapan negatif, skeptik dan sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari politik. Namun perlu dicatat beberapa hal: pertama, kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan mengandaikan kerangka negara dan masyarakat merupakan aktivitas politik. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan IPTEK tidak dapat dipecahkan tanpa politik, tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model alternatif dan imaginatif institusi politik.
Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan (politik) diharapkan para pelaku politik bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat, dalam kondisi politik yang dinamis dan mendukung. Sehingga setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik, dengan mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan profesional. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan.
II. Permasalahan
Berpijak dari uraian singkat rasional di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu “bagaimana pengaruh kondisi politik dan peranan pendidikan politik dalam proses perkembangan budaya dan etika politik?”

III. Pembahasan
A. Kondisi Politik “Pendidikan”
Banyak pihak yang melihat pendidikan sebagai faktor dan kekuatan politik. Karena, pendidikan dan sekolah merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan refleksi dari orde penguasa yang ada. Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan sistem pendidikan yang dimasukkan ke dalam kerangka kebulatan kehidupan bangsa, ketahanan nasional dan politik NKRI. Lebih jauh lagi menyangkut policy, perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non-edulatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan, semuanya diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah yang bersifat ¬non-edukatif. Contoh konkritnya adalah tujuan pendidikan yang intinya merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara RI yang hakekatnya merupakan realisasi keinginan dan keputusan para pemimpin yang berkuasa.
Kondisi politik Indonesia dewasa ini dinilai masih dalam tataran belajar, terlebih bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, dengan demikian pendidik dan dunia pendidikan secara umum cenderung dijadikan objek politisasi. Sementara anak negeri hampir hampa dengan pendidikan politik, padahal mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negerinya. Kenyataannya dalam usia 64 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini.
Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus.
Sampai saat ini, realitas politik pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan dana BOS, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Data 2008 menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 95%, SMP/MTs sebesar 71,83%. Sementara itu, APK SMA/MA/SMK sebesar 55,22%, dan APK pendidikan tinggi hanya mencapai 16,70%. Sedangkan angka putus sekolah tingkat SD mencapai 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan PT 5,9%. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya jumlah warga negara yang buta huruf, tercatat bahwa dari total penduduk sebanyak 211.063.000 jiwa, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan pedesaan 12,2%.
Keadaan tersebut memberi gambaran mengenai realitas politik pendidikan di Indonesia yang belum merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global. Politik pendidikan kita belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Karenanya perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Untuk itu diperlukan good will politik, kebijakan dan praktek politik oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Dan akhirnya untuk menjabarkan filsafat Pancasila, filsafat pendidikan dan pelaksanaan pendidikan nasional ke dalam perilaku sosial dan perilaku edukatif yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, jelas diperlukan kemauan politik, keputusan politik dan perbuatan politik secara konkrit. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan politisi yang memahami urgensi politik bagi pendidikan dan politisi handal ini hanya mungkin didapat dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan politik secara maksimal.
B. Pendidikan Politik
Pendidikan Politik, merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warganegara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang sebagai proses yang ber¬langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai dan sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk etika politik seseorang yang berkembang berangsur-angsur.
Jadi, pendidikan politik adalah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat. Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung keadaan yang menyebabkan pengingkaran. Apabila tidak ada legitimasi disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politik, maka perubahan mungkin terjadi. Sebaliknya, jika legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politik, bukan tak mungkin menghasilkan stagnasi. Dengan demikian keberadaan pendidikan politik menjadi sangat urgen, karena (1) secara fundamental merupakan proses hasil belajar; (2) memberikan indikasi hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok yang berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai dan sikap; (3) dapat dilakukan sepanjang hidup; dan (4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku sosial.
Perkembangan sosiologi politik pada dasarnya diawali pada masa kanak-kanak. Di AS, belajar politik dimulai usia 3 tahun dan menjadi mantap pada usia 7 tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan lingkungan, seperti keterikatan pada sekolah dan berdiam di daerah tertentu, dengan demikian diharapkan mereka mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden dan bendera nasional. Usia 9 dan 10 tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil dan peran warganegara dalam sistem politik. Untuk mewujudkan pendidikan politik tersebut sedikitnya terdapat empat tahap yaitu (1) pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi; (2) perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah; (3) pengenalan mengenai institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemilu; dan (4) perkembangan pembedaan antara institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi ini.
Tahapan pendidikan politik tersebut dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Masalahnya adalah sosiologi politik dalam masyarakat berkembang dan berubah dengan cepat. Sifat pendidikan politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat pemerintahan dan derajat serta sifat perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari pendidikan politik. Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan, semakin tersebarlah agensi utama dari pendidikan politik.
Dalam realitas kehidupan, pola pendidikan politik juga mengalami perubahan seperti berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan tersebut menyangkut perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan politik bisa bersifat manifes dan laten. Pendidikan politik yang bersifat manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem politik. Sedangkan, pendidikan politik laten berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga.
Membangun sebuah kultur demokratis dari pola pendidikan politik yang diterapkan dapat dilakukan dengan menggelar strategi kebudayaan. Konkretnya, membangun sistem pendidikan politik yang menjadikan prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual, fokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan konsep pendidikan dengan menekankan pada proses learning to know, learing to do, learning to be and learning to live together. Menerapkan empat pilar tersebut dalam proses pendidikan politik berarti memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan berinteraksi secara aktif dengan sesama sehingga dapat menemukan dirinya. Proses strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang yang menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan.
C. Budaya dan Etika Politik
Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antarwarga negara dengan pemerintah dan institusi non-formal, menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik perilaku politik dalam sistem politik. Karena itu, seringkali dapat dilihat dan diukur pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negara, pemerintah, pemimpin politik dan lainnya. Dari interaksi politik dengan berbagai perilaku politik lahir budaya politik, yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri yang lebih khas, meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me¬merintah.
Pada dasarnya budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat . Dari sekian definisi yang dikemukakan dapat disarikan beberapa inti dan komponen budaya politis secara teoritis yaitu: (1) merupakan aspek politik dari nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos yang memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai dan norma lain; (2) dapat dilihat dari aspek doktrin yang menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme dan aspek generik yang menganalisis bentuk, peranan dan ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka atau tertutup; (3) hakikat dan ciri budaya politik menyangkut masalah nilai adalah prinsip dasar yang melandasi pandangan hidup yang berhubungan dengan tujuan dan (4) Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Seperti pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau men¬dorong mobilitas), dan prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Gambar 1. Definisi budaya politik.
Komponen budaya politik yang dimaksud adalah: (1) Orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya; (2) Orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya; dan (3) Orientasi evaluatif, keputusan dan pendapat tentang obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria, informasi dan perasaan.

Gambar 2. Komponen budaya politik.
Dalam memahami budaya politik secara kaffah di suatu negara, tidak terlepas dari pemahaman terhadap tipe budaya politik yang dapat dikategorikan berdasarkan dua dimensi yaitu berdasarkan sikap dan orientasi politik.

Gambar 3. Tipe budaya politik.

Kenyataannya tidak satupun negara yang memiliki tipe budaya politik murni partisipan, subyek ataupun parokial, namun terdapat campuran antara ketiga tipe tersebut. Di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia saat ini disinyalir menganut budaya the parochial-subject culture. Kehidupan masyarakat dalam tipe ini umumnya memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka cenderung dalam cara yang pasif. Sebagian besar tetap mengikuti berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara, merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah politik. Demokrasi sulit berkembang, karena warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi dan keberdayaan politik yang minim, sehingga sukar mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik. Di sisi lain fenomena ini seringkali diperparah oleh moralitas negatif politisi.
Survei cross-national yang dilakukan Almond dan Verba terkait masalah kebudayaan politik, menyimpul¬kan bahwa di lima negara yang diteliti, AS, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko, mempunyai kebudayaan politik tersendiri. Amerika dan Inggris dicirikan oleh penerimaan secara umum terhadap sistem politik, oleh suatu tingkatan partisipasi politik yang cukup tinggi dan oleh satu perasaan yang meluas di kalangan responden bahwa mereka dapat mempengaruhi peristiwa sampai pada taraf tertentu. Tekanan lebih besar diletakkan orang Amerika pada masalah partisipasi, sedangkan Inggris memperlihatkan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemerintahan mereka. Kebudayaan politik Jerman ditandai oleh sikap yang tidak terpengaruh oleh sistem dan sikap yang lebih pasif terhadap partisipasinya. Meski demikian, respondennya merasa mampu mempengaruhi peristiwa tersebut. Sedangkan di Meksiko merupakan bentuk campuran antara penerimaan terhadap teori politik dan keterasingan dari substansinya.
Kenyataan di atas mendapat padanannya dalam pernyataan Inglehart bahwa dalam jangka panjang, demokrasi tidak hanya didasari pada perubahan institusi atau perilaku elit politik, melainkan keberlangsungannya akan tergantung pada nilai dan kepercayaan dari masyarakat awam di wilayahnya . Disamping itu konsolidasi demokrasi menuntut budaya demokrasi yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur demokrasi . Untuk mewujudkan hal tersebut maka menjadi sangat urgen untuk menekankan pentingnya budaya politik dengan asumsi bahwa semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan mengalami krisis, dan hanya budaya politik yang kuatlah yang akan dapat bertahan dan dapat melewati krisis tersebut. Implikasinya proses demokratisasi tanpa budaya politik yang mengakar menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional atau konflik sosial, atau krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan yang terpecah. Karenanya kinerja, efektivitas dan legitimasi pemerintah dan elit politik sebagai prasarat utama memupuk kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan politik yang dibangun , hal ini akan berjalan sempurna jika diimbangi dengan moralitas pemerintah dan elit politik yang menunjukkan pemahaman yang maksimal terhadap budaya politik yang positif, sehingga pola pemerintahan dapat berjalan dengan sinergis.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika politik bertujuan untuk mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dengan membangun institusi yang adil. Artinya, dalam etika politik setidaknya terdapat tiga tuntutan yang harus diperhatikan yaitu (1) upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; (2) upaya memperluas lingkup kebebasan dan (3) membangun institusi yang adil.
Bersandar pada tuntutan di atas maka etika politik seharusnya dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus dan warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan moral. Politik sesungguhnya merupakan seni yang mengandung kesantunan yang dapat diukur dari keutamaan moral, akan tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelaku.
Disisi lain institusi sosial harus adil karena mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar masyarakat, terkandung berbagai posisi sosial dan harapan masa depan anggota masyarakat yang berbeda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Terlebih lagi, institusi sosial tertentu mendefinisikan hak dan kewajiban masyarakat, yang gilirannya akan mempengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya dan kemungkinan terwujudnya. Dengan demikian institusi sosial itu sudah menjadi sumber kepincangan karena merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka membangun institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya. Keutamaan moral politikus tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak institusi sosial yang tidak adil, penyebab laten kekerasan yang sering terjadi di Indonesia.
Pada tataran inilah berlakunya fungsi etika politik untuk menerangkan kebaikan dan kejahatan. Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum, yang dapat berjalan kalau ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ini merupakan prasyarat dasar yang perlu dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasis etika dan moralitas. Kemunduran etika politik para elite salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompok. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya.
Jadi jika ditarik logika di masing-masing kelompok, (nyaris) tidak ada yang namanya kepentingan bersama untuk bangsa, yang ada hanyalah kebersaman semu. Seolah kepentingan bersama, padahal hanya kepentingan kelompok yang terkoleksi. Hampir tidak ada kesepakatan di mata politisi tentang akan dibawa ke mana bangsa ini, karena semua merasa benar sendiri dan tidak mau menyadari di balik pendapat yang ia nyatakan, mengandung kekurangan yang bisa ditutup oleh pendapat kelompok lain. Prinsip menerima kebenaran pendapat lain sudah mati, dan tertimbun oleh arogansi untuk menguasai kelompok lain.
Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan yang dijauhi. Etika politik yang bersifat umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan diperlukan untuk menampung tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Jadi etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar, dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan dan akses ekonomis yang begitu kuat, rasa malu dan bersalah bisa dengan mudah diabaikan. Akibatnya ada dua hal: pudarnya nilai etis yang sudah ada, dan tidak berkembangnya nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Untuk memaafkan fenomena tersebut lalu berkembang budaya permisif, semua serba boleh, bukan saja karena aturan yang hampa atau belum dibuat, melainkan juga disebut serba boleh, karena untuk membuka upaya seluas-luasnya untuk mencapai kekuasaan (dan uang) dengan mudah.
Untuk meminimalisir hal tersebut maka pemahaman yang maksimal terhadap etika politik termasuk pokok-pokok yang terkandung dalam etika politik tersebut sangat dibutuhkan. Sejak abad 17 para filsuf sudah mengenalkan bahwa etika politik mengandung pokok pemisahan antara kekuasaan agama dan Negara, kebebasan berpikir dan beragama, HAM dan keadilan sosial (John Locke), pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie), kedaulatan rakyat (Rousseau), negara hukum demokratis/republican (I Kant). Pokok tersebut direduksi menjadi lima penekanan, yang dapat dipadankan dengan sempurna pada Pancasila yang merupakan dasar budaya dan etika politik Indonesia. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, membuat kehidupan politik memiliki dimensi etis jadi bukan sesuatu yang netral. Nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong warganegara berperilaku etis dalam politik.
Penekanan tersebut yaitu; pertama, Pluralisme. Kesediaan menerima pluralitas, hidup positif, damai, toleran dan normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya dan adat. Prinsip ini terungkap dalam Pancasila (1). Kedua, HAM, Jaminan HAM adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke 2). Karena HAM menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan tidak diperlakukan, sesuai dengan martabat. Ketiga, Solidaritas. Mengisyaratkan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, tapi demi orang lain, yang terus berkembang: keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia termasuk rasa kebangsaan. Sikap ini menunjukkan adanya persatuan (Sila ke 3). Keempat, Demokrasi, kenyataannya tak ada manusia, elit, sekelompok ideology, atau sekelompok pemuka agama berhak menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar: pengakuan dan jaminan terhadap HAM dan kekuasaan dijalankan atas dasar ketaatan terhadap hukum (Sila 4). Terakhir, Keadilan Sosial (Sila 5). Moralitas masyarakat dimulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan dan keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Perlu diperhatikan ketidakadilan itu bersifat struktural, bukan individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang tertentu (misalnya pemimpin), melainkan dalam struktur IPOLEKSOSBUD. Struktur itu hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya kehendak dari atas.
Berbicara mengenai etika berpolitik, harus diakui bahwa banyak kalangan elite cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Banyak kenyataan bahwa berpolitik dilakukan tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak mengutamakan kepentingan berbangsa. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bukan hanya terjadi pembunuhan karakter antarpemimpin nasional dengan memunculkan isu penyerangan pribadi, namun politik kekerasan pun dapat terjadi. Kurangnya etika ini merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bahwa berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan take and give, konsensus dan pengorbanan. Untuk berpolitik dengan etika dan moral, dibutuhkan kedewasaan untuk dialog dan menomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok.
Sehingga tidak heran jika kemudian Lipset mengatakan bahwa from Aristoteles down to present, men have argued that only in wealthy society in which relatively few citizens lived in the level of real poverty could there be a situation in which the mass of the population intelligently participate in politics and develop to self-restraint necessary to avoid succumbing to the appeals of irresponsible demagogues. A society divided between a large improvised mass and a smaal favored elite result either in oligarchy (dictatorial rule of small upper stratum) or tyranny (popular based dictatorial).
Prinsipnya dalam situasi kacau yang ditimbulkan oleh budaya politik yang cenderung tidak berbudaya, maka keberadaan etika politik menjadi sangat urgen, karena tidak santunnya budaya politik membutuhkan legitimasi yang merujuk pada norma-norma moral, nilai hukum atau peraturan perundangan. Dalam posisi ini etika politik dapat berbicara dengan otoritas. Disamping itu etika politik biasanya berbicara dari sisi korban dengan pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang membangkitkan kesadaran perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil.
D. Kondisi Politik dan Peranan Pendidikan Politik dalam Proses Perkembangan Budaya dan Etika Politik
Kondisi politik Indonesia disinyalir banyak kalangan masih dalam proses belajar, yang diperparah dengan moralitas para aktor politik menyiratkan belum pahamnya warganegera terhadap pokok-pokok politik yang sesungguhnya. Terlebih jika kondisi ini dikaitkan dengan pola dan tuntutan demokrasi, Indonesia masih jauh dari gambaran negara demokrasi yang sesungguhnya. Kondisi ini dapat diteropong melalui banyak dimensi, salah satunya adalah pendidikan. Gambaran yang terbentuk di benak masyarakat tentang politik adalah sesuatu yang kerap diselesaikan dengan cara yang tidak masuk akal, menjenuhkan, monopoli sekelompok orang dan seolah sama dan sebangun dengan permainan busuk dan kotor. Padahal, sesungguhnya politik merupakan bagian dari strategi kehidupan untuk mencapai tujuan. Jika dilakukan secara benar, jujur, cerdas dan elegan, pasti akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan buat rakyat.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik bagi warganegara, anak negeri perlu dibuat melek politik. Artinya, mereka perlu belajar dan memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsanya, melalui pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Pola pendidikan ini tidak perlu mewah atau menjadikannya sebagai materi pembelajaran tersendiri, yang ditekankan adalah pendidikan politik yang diaplikasikan bukan untuk propaganda politik praktis yang mengarah pada proses pembusukan intelektual, melainkan pendidikan politik yang sehat dan mencerahkan. Cukup dilakukan dengan menanamkan nilai kearifan (budaya dan etika) politik ke dalam ranah pemikiran siswa, sehingga kelak mereka mampu menjadi aktor politik cerdas yang tidak mudah melakukan tindakan merugikan bagi bangsa dan negara.
Dalam konteks demikian, dibutuhkan penanaman nilai budaya dan etika politik secara benar melalui pendidikan. Hematnya, hancurnya tatanan politik di negeri ini merupakan imbas minimnya dunia pendidikan politik dalam menyentuh nilai kearifan politik. Selama di bangku sekolah siswa nyaris tidak mendapatkan pendidikan politik secara benar. Mereka belajar politik secara langsung di tengah kehidupan masyarakat yang penuh anomali politik. Imbasnya ketika terjun ke ranah politik praktis, mereka menjadi aktor yang lalai terhadap nilai budaya dan etika politik yang mengedepankan nilai kejujuran, kearifan dan kesantunan.
Proses pendidikan politik kepada warga masyarakat akan lebih bermakna jika dalam proses tersebut individu berhasil dibimbing untuk mengenal dan mengembangkan diri dan lingkungannya dalam konteks politik. Untuk itu perlu penekanan proses pada beberapa wilayah makna yang akan menuntun pemahaman individu terhadap hakekat perkembangan peradaban yang dihadapi. Wilayah makna yang dimaksud adalah symbolic, empirics, synnoetics, aesthetics, ethics and synoptic. Pendidikan ini, jika diselenggarakan dengan baik, akan menghasilkan generasi yang mampu berpikir secara sistematik, mengenal dan memahami aneka persoalan empiris yang ada di masyarakatnya, memiliki rasa keindahan, memiliki kepekaan sosial, secara sukarela taat kepada norma dan mampu berpikir secara reflektif dan integratif. Peran pendidikan politik dalam upaya menumbuhkembangkan budaya dan etika politik dapat diperhatikan pada gambar 3.
Individu merupakan makhluk sosial, yang tidak dapat berkembang dalam isolasi jika terlepas dari keanggotaannya dalam komunitas. Komunitas pertama yang akan dihadapinya adalah keluarga. Dari keluargalah dia mengenal dan menghayati nilai politik komunitas yang akan menjadi pengikat dan di dalam wadah tersebut individu mengembangkan dirinya. Dalam komunitas etnis nilai ditransmisikan dari generasi ke generasi berikutnya, yang cenderung bersifat statis dan mengikat. Sementara di tingkat nasional, nilai berevolusi menjadi modal budaya dan etika politik yang dapat berupa identitas bangsa, nampak dengan rasa bangga menjadi komunitas bangsa dengan menggunakan berbagai simbol seperti bahasa dan simbol kebudayaan lain. Dalam masyarakat modern perkembangan pribadi semakin longgar namun menghargai kemampuan rasio manusia mengenal dan berdialog dengan dunia yang semakin luas (komunitas universal). Demikianlah proses pendidikan politik di dalam pengembangan modal budaya dan etika politik yang terus terjadi dalam lingkungan keluarga. Dalam masyarakat modern peranan keluarga semakin lama semakin longgar, namun fungsinya tetap melekat sebagai pembina modal budaya dan etika politik.

Gambar 4. Peranan pendidikan politik dalam budaya dan etika politik
(Dimodifikasi dari Morrow & Torres, 1995).
Dalam budaya politik, terdapat perbedaan antara budaya politik terpuji dengan budaya politik tercela, terletak pada nilai dan sistem nilai yang mendasari cara mendapatkan kepercayaan dari rakyat, cara memimpin rakyat dan cara mempergunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Budaya politik yang terpuji adalah budaya politik yang menekankan pada prinsip tentang keharusan mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok, serta melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, budaya politik yang tercela ditandai oleh praktik mendahulukan kepentingan individu dan kelompok di atas kepentingan rakyat, berorientasi pada kepentingan penguasa, dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Selain masalah budaya, tantangan utama politik di Indonesia adalah kekerasan dan ketidakadilan akibat praktik politik kekuasaan. Politik yang identik dengan kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan. Karenanya, banyak konsesi diberikan dengan mengorbankan tujuan utama politik itu sendiri, yaitu kesejahteraan bersama. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa budaya politik tidak bisa dipisahkan dengan etika politik, yang mengandaikan aspek normatif (moral dan etika), kaidah kebudayaan (kejujuran dan keadilan), dan peduli terhadap pembinaan nilai dan perwujudan cita-cita. Sumber perilaku politik adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karenanya, perlu disadari dan dilakukan upaya mengembalikan hakikat aspek politik, agar dapat membantu terwujudnya bangsa yang civilized, meskipun hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu perjuangan secara serentak dari semua pihak lebih dari satu generasi (evolusioner).
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal budaya dan etika politik adalah melalui civic education . Sudah tentu civic education yang baik tidak bersifat indoktrinasi yang cenderung menghalalkan segala bentuk dalam mengagungkan bangsa sendiri. Civic education yang baik adalah pendidikan yang bukan hanya menunjukkan nilai positif yang dimiliki oleh suatu bangsa tetapi juga menunjukkan nilai negatif yang merusak citra bangsa. Dengan demikian kita sudah membangkitkan semangat inward looking nasionalism, yang berani mengadakan koreksi terhadap kelemahan diri sendiri. Nasionalisme yang sehat sebagai modal budaya dan etika politik hanya dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dengan kondisi politik yang mendukung, sehingga proses pendidikan tersebut dapat dijadikan sebagai teladan bagi generasi berikutnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Dalam Civic education terkandung makna sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, nilai, sistem, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewargaan, antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa di wariskan begitu saja, tetapi harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan. Dan dewasa ini pendidikan kewargaan sudah mendesak segera dilakukan, mengingat masa transisi menuju demokrasi mengalami beragam patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat seringkali kontra-produktif dengan upaya penegakan demokrasi itu sendiri. Misalnya; hancurnya nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai komunitas, kemerosotan nilai toleransi, memudarnya nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolong, melemahnya nilai dalam keluarga, maraknya praktik KKN dalam pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, serta pelanggaran terhadap nilai kebangsaan itu sendiri.
Civic education merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi yang menguasai pengetahuan, mengerti nilai, dan memiliki skill yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan dan melestarikan demokrasi. Transisi demokrasi ini di Indonesia memerlukan reformasi dalam tiga bidang secara simultan yaitu reformasi sistem (constitutional reforms) menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan (institutional reforms and empowerment) menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.
Dengan landasan pendidikan seperti ini, kiranya akan lahir insan politik yang mampu merintis lahirnya budaya politik baru dan perilaku (etika) politik yang lebih santun dalam negara kita. Untuk ini mungkin di masa depan kewajiban belajar bagi anak-cucu perlu ditingkatkan dari 9 tahun jadi 15 tahun. Mungkin di masa depan perlu diadakan ketentuan, untuk menjadi anggota DPRD dan DPR diperlukan paling tidak ijazah D-2 atau D-3. Jadi perjalanan yang harus ditempuh sistem pendidikan kita masih panjang sebelum lahir generasi politik yang lebih cakap, lebih santun, dan lebih bertanggung jawab daripada yang ada kini.
IV. Penutup
A. Simpulan
1. Kondisi real politik dan politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global, belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan.
2. Pendidikan politik diharapkan mampu membentuk karakter dan mental generasi muda agar dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan.
3. Budaya politik tidak dapat dipisahkan dengan etika politik, karena tidak santunnya budaya politik membutuhkan legitimasi yang merujuk pada norma moral, nilai hukum atau peraturan perundangan.
4. Untuk membangun kondisi politik yang kondusif, diperlukan politisi yang memahami dan mampu mengamalkan budaya dan etika politik yang positif, yang mana hal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan politik yang dilakukan sejak dini. Pendidikan ini salah satunya dapat dilakukan di keluarga, partai politik dan sekolah melalui civic education.
B. Rekomendasi
1. Perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman.
2. Mengembangkan pendidikan yang tidak hanya menjadi banking-process, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses, penyelarasan hak dan tanggungjawab.
3. Melaksanakan kembali pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan civic education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi politisi namun paham budaya dan etika politik.

REFERENSI

Almond, G A and S Verba., 1965. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston. Little Brown & Co.
Almond, G A. and G Bingham Powell, Jr., 1976. Comparative Politics: A Developmental Approach . New Delhi. Oxford & IBH Publishing Co.
Arifin, Anwar. http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Sisdiknas
Buchori, Mochtar., 2000. Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia. Yogyakarta. Kanisius.
Budiarjo, Mariam., 1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia.
Dahl, R., 1998. On Democracy. London. Yale University Press.
Delors, J et. Al., 1996. Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of The International Commision on The Twenty First Century. UNESCO. Paris.
Dewey, John., 1961. Democracy and Education: Introduction to the Philosophy of Education. New York. Mac Millan Company.
Freire, Paulo., 1970. The Real Meaning of Cultural Action. Aktie. Comitee.
Inglehart, Ronald., 2000. Culture and Democracy. New York. Basic Books.
Kartono, Kartini., 1989. Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung. Mandar Maju.
Kartono, Kartini., 1990. Wawasan Politik: Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Bandung. Mandar Maju.
Lipset, S.M., 1963. Political Man: The Social Bases of Politics. New York. Anchor Books.
Phenix, Philip., 1964. Realms of Meaning: A Pilosophy of Curriculum for General Education. New York. McGrow-Hill Book.
Sasmita, Ginanjar. Budaya Politik dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. Makalah. Disampaikan pada acara Kongres IV dan Seminar Nasional PERSADI Lembaga Administrasi Indonesia. Jakarta, 1 Desember 2004.
Soedijarto. Kurikulum, Sistem Evaluasi dan Tenaga Kependidikan Sebagai Unsur Strategis,. Makalah. Jurnal Pendidikan Penabur-No.03/Th.III/Desember 2004.
Soedijarto. Pendidikan Nasional dan Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa (Jati Diri Bangsa) dan Implikasinya terhadap Sistem Kurikulum dan Proses Pembelajaran. Makalah. Disajikan pada Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 14 Januari 2010.
Soedijarto., 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta. Kompas.
Tilaar. 2002. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta.
Tilaar., 2003. Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta. Rineka Cipta.
Tilaar., 2003. Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Magelang. Indonesiatera.
UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Widjaya, A., 1982. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta. LP3ES.

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

PENGAWASAN PUSAT TERHADAP DAERAH MENURUT UU No. 32 TAHUN 2004

  1. I. RASIONAL

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas inilah yang kemudian melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. di samping asas desentralisasi dikenal juga asas dekonsentrasi dengan substansi yang agak berbeda yaitu penugasan dari pemerintah pusat. Makna kewenangan yang diserahkan, dilimpahkan dan ditugaskan sifatnya untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Penyerahan, pelimpahan dan penugasan kewenangan kepada pemerintah daerah dari waktu ke waktu selalu mengalami dinamika yang secara langsung mempengaruhi konsep hubungan pusat dan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Terkadang, daerah diposisikan hanya sebagai “wakil” pemerintah pusat di daerah dan bukan sebagai “institusi otonom” yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah.[1] Formulasi hubungan yang demikian memberikan ruang penonjolan asas dekonsentrasi daripada desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kenyataan ini kemudian membawa pemahaman ekstrim bahwasanya otonomi daerah hanya merupakan bentuk manipulasi dari demokrasi atau justru merupakan penguatan sentralisasi yang terbingkai dalam demokrasi.

Hal tersebut menjadi sangat vital karena sesungguhnya roh desentralisasi merupakan sendi pemerintahan demokratis, yang secara langsung akan memberikan kesempatan atau keleluasaan pada daerah yang dimaknai dengan kebebasan berotonomi. Kewenangan daerah tidak terlepas dari ikatan kesatuan pemerintah di pusat yang harus diatur secara tegas dalam bingkai aturan hukum mengenai pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Implikasi penyerahan atau pelimpahan kewenangan tersebut tidak melepaskan campur tangan secara intensif dari pemerintah pusat dalam mengawasi perkembangan pelaksanaan pemerintahan di daerah karena hal tersebut merupakan prinsip yang tersimpul pada negara kesatuan.[2]

Dalam konsep otonomi daerah pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengakibatkan pengurangan atau penggrogotan terhadap nilai-nilai yang berlaku dan terkandung dalam dasar-dasar desentralisasi yaitu kebebasan dan inisiatif daerah dalam berprakarsa. Tanpa pengawasan yang tepat maka disinyalir akan dapat mengakibatkan terancamnya brandol kesatuan NKRI, dan kalau pengawasan terlalu kuat justru akan membuat nafas desentralisasi menjadi tersengal-sengal.[3]

Dalam makalah singkat ini dibahas tentang pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah oleh pusat terhadap daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dihasratkan untuk memaksimalkan pemahaman tentang konsepsi pengawasan pusat terhadap daerah dengan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  1. II. FOKUS MASALAH

Bagaimana pelaksanaan pengawasan pusat terhadap daerah dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah dengan mengacu pada UU No. 32 tahun 2004?

  1. III. PEMBAHASAN
  2. A. Konsep Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.[4] Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut:

  1. menetapkan standar atas dasar kontrol
  2. mengukur hasil pekerjaan secepatnya
  3. membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula
  4. mengadakan tindakan koreksi[5]

Dalam bahasa Indonesia seringkali controlling diterjemahkan dengan pengendalian. Sedangkan pengendalian sering diartikan sebagai usaha pengawasan disertai dengan tindakan lanjutan dengan tujuan agar suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat mencapai sasaran menurut rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengendalian mempunyai lingkup yang lebih luas dari pengawasan. Pengendalian mencakup: (1) pengawasan, baik preventif maupun represif; (2) petunjuk pengarahan/instruksi dari pimpinan; (3) peninjauan dari pengamatan secara langsung di tempat kegiatan; (4) menghimpun dan menganalisis semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan proyek yang bersangkutan dan (5) menentukan kebijakan lebih lanjut.[6]

Jadi pada hematnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemerintahan sesungguhnya berasal dari kata yang sama controlling yang dapat dimaknai sebagai aktivitas pokok dalam manajemen yang disertai tindakan lanjutan dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan berlangsung dengan efisien, efektif dan etis untuk mencapai sasaran menurut rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dikehendaki. Dalam konsep otonomi daerah pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 32 tahun 2004).

  1. B. Fenomena Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Dalam era otonomi daerah sekarang, ada kecenderungan otonomi ditafsirkan sebagai kebebasan daerah untuk melakukan apa saja tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Padahal dalam negara kesatuan Pemerintah Daerah merupakan subordinasi dari Pemerintah Pusat dimana pada tingkat terakhir Pemerintah Pusat-lah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Parlemen. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam Undang-Undang telah dinyatakan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan preventif dan represif.

Hasil penelitian[7] menunjukkan bahwa dengan hanya menekankan pada pengawasan represif ternyata mengandung segi-segi negatif, yaitu menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, di samping kurang terjaminnya kepastian hukum. Ini terbukti dengan banyaknya Perda yang dikembalikan dan dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena merugikan masyarakat.

Pengawasan represif yang dilakukan dalam bentuk pembatalan Peraturan Daerah dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui penggunaan hak uji materiil dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi melalui Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa dasar pengujian yang dapat digunakan Mahkamah Agung hanyalah Undang-Undang. Berbeda dengan pengawasan oleh Pemerintah Pusat yang menggunakan dasar pengujian yang lebih luas yakni atas dasar bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dan ternyata tidak terbatas pada Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 218 UU No. 32/2004 jo Pasal 114 UU No. 22/1999, tetapi juga terhadap semua kebijakan daerah termasuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada PP No. 20/2001.

Dalam proses implementasinya, Pemerintah Pusat tidak langsung membatalkan Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, melainkan mengembalikannya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah untuk direvisi ataupun dicabut. Dengan demikian Pemerintah telah memperluas prosedur/mekanisme pembatalan yang telah diatur dalam Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004. Di samping itu, terhadap Perda yang telah dibatalkan, ternyata selama ini tidak ada daerah yang menggunakan prosedur keberatan baik kepada Pemerintah Pusat maupun ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, sampai saat ini ketentuan yang terdapat pada Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 belum diterapkan secara maksimal.

Di sisi lain, sebagian pihak mensinyalir bahwa berbagai upaya pengawasan yang telah dilakukan selama ini memberikan hasil yang cukup baik, dalam artian dapat memberikan sikap kehati-hatian dan disiplin terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya yang dibutuhkan hanya optimalisasi dan kesungguhan aparat pengawasan pada seluruh jenjang/strata menurut tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.[8] Pernyataan ini kontradiktif dengan kenyataan di lapangan karena sebagian besar Gubernur (Bupati) merasa terganggu kenyamanannya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena proses pengawasan yang terkadang tidak sesuai.[9] Keluhan yang dikemukakan antara lain seringnya aparat pengawasan, penyelidik dan penyidik melakukan tugas dan fungsinya secara bertubi-tubi dan cenderung tumpang tindih. Di lain pihak, manfaat hasil pengawasan aparat pengawasan, penyelidik dan penyidik belum dirasakan memenuhi harapan.

Selama ini pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah diwarnai oleh berbagai fenomena yang stagnan dari masa ke masa[10], misalnya:

  1. pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD cenderung ke arah pengawasan yang bersifat teknis; yang seyogyanya harus tetap berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku, yaitu peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
  2. pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP cenderung bertubi-tubi dan terjadinya tumpang tindih; yang antara lain disebabkan perpedaan persepsi atas istilah bertubi-tubi, dan segera dituntaskan melalui pengawasan secara terpadu yang dikordinasikan sesuai UU No. 32 Tahun 2004.
  3. pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP tampaknya belum dapat dilaksanakan atas seluruh program pemerintah, pemerintah daerah, dan urusan pemerintahan lainnya.

Meminimalisir kesenjangan tersebut, selanjutnya Pemerintah kemudian mengagendakan adanya pengawasan terpadu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP, sejak tahun 2006), yang merupakan kebijakan pengawasan yang harus disepakati bersama, serta disusun dalam suatu grand design atau pun framework tentang pengawasan terpadu yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Implementasi pengawasan terpadu ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan[11]:

  1. sinerji pengawasan sebagai kebutuhan profesi APIP agar terus dikembangkan serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) perlu ditingkatkan guna percepatan pemberantasan KKN;
  2. sosialisasi kebijakan pengawasan kepada semua pihak agar jajaran birokrasi dan masyarakat dapat melaksanakan secara profesional dan proporsional;
  3. meningkatkan kemampuan teknis dan intelektual pengawas sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan masing lembaga APIP;
  4. koordinasi pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan agar kegiatan pengawasan mempunyai daya cegah, daya tangkal dan menimbulkan dampak jera kepada para pelaku penyimpangan dalam melaksanakan tupoksinya serta pengelolaan sumberdaya yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  5. mengkoordinasikan pengawasan masyarakat dan hasil pengawasan APIP dengan unsur Muspida yang terkait secara arif dan bijaksana agar semua pihak termotivasi untuk melaksanakan pemerintahan daerah ke arah terciptanya pemerintahan yang baikl dan bersih;
  6. melaksanakan pemeriksaan khusus dan atau pemeriksaan serentak terhadap permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dan atau masyarakat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan atau pemerintah daerah yang belum tertampung dalam program kerja pengawasan rutin/reguler.

Berpijak pada fenomena pengawasan yang ada dewasa ini, yang terkesan belum dilakukan dengan maksimal terkait dengan mekanisme maupun implikasi logisnya pada pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu kiranya pemerintah pusat melakukan restrukrurisasi sistematika pengawasan baik dalam aspek organisasi maupun administrasi. Pada hematnya hal ini dapat dilakukan melalui (1) penguatan kelembagaan Bawasda (Inspektorat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai auditor internal pemerintah daerah yang mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance); (2) pembagian sasaran audit reguler terpadu dan prioritas berdasarkan pendekatan indikator kinerja tahunan secara berjenjang sehingga mereduksi duplikasi atau tumpang tindih audit; dan (3) penguatan kapasitas APIP untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi auditor atau pemeriksa.

  1. C. Bentuk dan Jenis Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Humes IV mengatakan bahwa sesungguhnya bentuk pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri dari pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional.[12] Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi dan organisasi baik organisasi yang terdapat dalam pemerintaha itu sendiri (DPRD) dan organisasi kemasyarakatan di luar DPRD. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun oleh departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Departemen Dalam Negeri).

Di Indonesia hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hubungan desentralistik sesuai dengan UUD 1945.[13] Hubungan ini mengandung arti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang tentang desentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara bawahan dan atasan. Dengan demikian maka pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat ekonomi daerah, bukan untuk mengekang ataupun membatasi.

Pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat termasuk juga keputusan-keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah sejak Otonomi Daerah diberlakukan pertama kali (UU No. 1 tahun 1945) sampai saat ini (UU No. 32 tahun 2004), mengenal tiga macam jenis pengawasan yaitu:

  1. Pengawasan umum;

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah di daerah yang bersangkutan.[14] Pengawasan ini juga dapat dipahami sebagai pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan komponen dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.[15]

Jenis pengawasan ini diberlakukan pertama kali berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Selanjutnya diberlakukan lagi pada tahun 1959 (berdasarkan Penpres No. 6/1959 dan Penpres No. 5 Tahun 1960, tahun 1965 (berdasarkan UU No. 18/1965), dan terakhir Tahun 1974 (berdasarkan UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979).

Konsep pengawasan jenis ini adalah dalam melakukan pengawasan umum Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Inspektur Jendral meliputi bidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan dan peralatan, pembangunan, Perusahaan Daerah dan yayasan dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

  1. Pengawasan preventif;

Secara harfiah pengawasan preventif berarti pengawasan yang bersifat mencegah (pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan).[16] Artinya, pengawasan ini dilakukan untuk mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemahaman yang lebih operasional, yang dimaksud dengan pengawasan prevntif adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Bentuk pengawasan ini berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku atau prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam menyelenggarakan pekerjaan. Lebih khusus lagi dinyatakan bahwa pengawasan jenis ini mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku setelah ada pengesahan pejabat yang berwenang.[17] Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Tingkat I bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah Tingkat II. Diatur lebih lanjut pada Pasal 144 dan 145 UU No. 32 tahun 2004.

Dalam sejarah Otonomi Daerah sejak era Kemerdekaan (UU No. 1 Tahun 1945) sampai saat ini (UU No. 32 Tahun 2004) jenis pengawsan ini pernah tidak diberlakukan pada otonomi tahun 1959 (Penpres No. 6/1959) yang hanya melakukan pengawasan umum dan represif dan pada tahun 1999 (UU No. 22 Tahun 1999) yang hanya menganut pengawasan jenis represif.

  1. Pengawasan represif.

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan setelah keputusan/ketentuan itu dilaksanakan. Wujudnya adalah berupa tindakan membandingkan apakah pekerjaan yang sedang/telah dilaksanakan menurut kenyataan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur yang berlaku/ditetapkan. Dalam konsep otonomi daerah maka jenis pengawasan ini dipahami sebagai pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.[18]

Pengawasan ini dilakukan dalam konteks jika peraturan yang dibuat tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya (pasal 145 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004). Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat luas yang mencakup hal-hal  yang bekaitan dengan kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu derah seperti norma agama, adat istiadat, budaya serta susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Kepres dan Kepmen. Sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Keputusan Gubernur serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur hal sejenis.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pengawasan merupakan hal yang bersifat kontinum dari longgar ke ketat. Makin ketat pengawasan makin kecil otonomi daerah, sebaliknya makin longgar pengawasan makin besar otonomi daerah. Sejalan dengan paradigma demokratisasi pada pemerintahan daerah maka pengawasan tidak lagi dilakukan secara ketat tapi di tengah-tengah. Dengan demikian, diharapkan daerah tetap dapat mengembangkan otonominya dan tetap dalam bingkai NKRI.

Bagaimanapun juga dalam sistem unitary, pemerintah daerah bukanlah negara bagian yang mempunyai kedaulatan sendiri sebagaimana dalam sistem federal, namun pemerintah daerah adalah subsistem pemerintahan pusat (nasional). Oleh karena itu, ia bersifat dependent dan subordinate karenanya pemerintah pusat mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar pemerintah daerah tidak menyimpang dari sistem pemerintahan nasional, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan tidak membuat kebijakan yang meluncur pada pemisahan diri. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan koridor konstitusi dan undang-undang dalam sistem pemerintahan nasional dan dapat mencapai tujuan negara pada tingkat daerah secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah sesungguhnya bukan untuk mengekang kinerja akan tetapi untuk meningkatkan kinerja. Pengawasan ini sepanjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pernah dilakukan dengan tiga cara yaitu pengawasan secara umum, preventif dan refresif.

  1. D. Pengawasan Pusat terhadap Daerah berdasarkan UU No. 32/2004

Aspek pengawasan seyogyanya memperhatikan dua hal yang mendasar yaitu aspek yang mengancam keutuhan kesatuan dan aspek pembelengguan desentralisasi dihilangkan. Karena pengawasan kekuasaan pemerintahan merupakan tujuan dasardari konstitusi yang merupakan usaha pembatasan  kekuasaan yang cendrung mengarah pada kesewenang-wenangan.[19] Pembatasan kekuasaan dengan sistem constitutionalism memiliki tiga makna yang berbeda;[20] pertama, suatu negara hukum, kekuasaan yang digunakan di dalam negara menyesuaikan diri pada aturan dan prosedur hukum yang pasti; kedua, struktur pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan terletak dengan atau di antara cabang kekuasaan yang berbeda yang saling mengawasi penggunaan kekuasaannya dan yang berkewajiban untuk bekerja sama. Ketiga,  hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya harus diatur dengan menyerahkan hak-hak dasar dengan tidak mengurangi kebebasan individu.

Sesuai konsep tersebut, dalam usaha menjembatani keutuhan NKRI dan penguatan pemerintahan daerah, maka akan menjadi unsur yang memegang peranan penting adalah aspek pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Pengawasan ini akan menjadi wadah dalam menciptakan check and balances system pelaksanaan pemerintahan sampai pada tingkat terendah.

Seperti dipahami bersama, bahwa pemerintahan daerah adalah sub sistem dari sistem pemerintahan nasional dalam struktur NKRI. Konsekwensi logisnya adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh menyimpang dari sistem nasional (pusat). Pada tataran ideal pelaksanaan otonomi, berarti semua kegiatan kenegaraan di daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan, akan tetapi kenyataannya di tataran implementasi  masih banyak terjadi penyimpangan atau salah tafsir atau perbedaan persepsi antara “das sollen” dan ”das sein”.[21]

Berdasarkan fakta tersebut yaitu bahwa selama pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999, hingga 2004, terdapat begitu banyak Peraturan Daerah, praktek birokrasi di daerah yang salah kaprah, maka dalam UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004, hal itu dicoba diatasi dengan rumusan pengawasan dari pusat yang lebih jelas dengan diikuti oleh program pembinaan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, pengawasan dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD, perubahan APBD dan  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Mendagri kepada gubernur.[22]

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan secara berkala pada tingkat nasional, regional dan provinsi. Pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan, pemberian  bimbingan, sipervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah (pusat) yaitu oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Pasal 185 UU No 33 Tahun 2004). Sedangkan sanksi diberikan pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi dapat diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa. Hasi lpembinaan dan pengawasan digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[23]

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur. Pembinaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota. Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan dapat melimpahkannya pada camat. Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan dan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah.[24]

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Mendagri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelengaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, pemerintah melakukan dengan dua cara yaitu:

  1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah, terlebih dahulu dievaluasi oleh Mendagri untuk Raperda Provinsi dan oleh gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
  2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan pada Mendagri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sedangkan untuk optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.[25]

Dari berbagai ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam era otonomi daerah dewasa ini, pengawasan yang diterapkan adalah jenis pengawasan preventif dan represif. Pengawasan yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Pengawasan preventif

Khusus dilakukan untuk Peraturan Daerah yang menyangkut pajak daerah, retribusi dan tata ruang (RUTR).

  1. Pengawasan represif

Pengawasan ini dilakukan terhadap kebijakan yang ditetapkan di daerah. Misalnya terkait dengan Peraturan Daerah dapat diperhatikan pada pasal 145, UU Nomor 32 tahun 2004. Pasal tersebut berisi penjelasan sebagai berikut “Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatalan Perda yang dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Perda tersebut diterima. Selanjutnya, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, maka kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda yang dimaksud.

Dalam hal atau apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dimaksud, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Dan apabila  keberatan kepala daerah dapat diterima sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Peraturan presiden menjadi batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Dan jika kemudian Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda seperti tersebut di atas, Perda dimaksud dinyatakan berlaku.”

  1. IV. PENUTUP
  2. A. Simpulan
  3. Pengawasan dan pengendalian (controlling) dapat dimaknai sebagai aktivitas pokok dalam manajemen yang disertai tindakan lanjutan dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan berlangsung dengan efisien, efektif dan etis untuk mencapai sasaran menurut rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dikehendaki.
  4. Pengawasan yang ada dewasa ini dari pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah, terkesan belum dilakukan dengan maksimal.
  5. Sepanjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pengawasan pernah dilakukan dengan tiga cara yaitu pengawasan secara umum, preventif dan refresif.
  6. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerinta daerah menurut  UU No 33 Tahun 2004 dilakukan dengan dua jenis pengawasan yaitu preventif dan refresif.
    1. B. Rekomendasi
    2. Melakukan restrukrurisasi sistematika pengawasan baik dalam aspek organisasi maupun administrasi melalui penguatan kelembagaan Bawasda (Inspektorat), pembagian sasaran audit reguler terpadu dan prioritas berdasarkan pendekatan indikator kinerja tahunan secara berjenjang dan penguatan kapasitas APIP untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi auditor atau pemeriksa.
    3. Memastikan tujuan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah bukan untuk mengekang kinerja tetapi untuk meningkatkan kinerja.
    4. Untuk  meminimalisir kekeliruan di tataran pemerintah daerah maka perlu  implementasi yang sungguh-sungguh dari amanat yang termaktub dalam UU No 33 Tahun 2004.


REFERENSI

Gadjong, Agussalim A,. 2007. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor. Ghalia Indonesia.

Hasil Rakorwasdanas (Rapat Koordinasi Pengawas Daerah dan Nasional) Tahun 2005.

Huda, Ni’matul. Otonomi Daerah. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Humes IV, Samuel,. 1991. Local Governance and National Power. London.IULA.

Manan, Bagir,. 2004. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Marbun, B.N,. 2010. Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Relita: Perkembangan Otda sejak Zaman Kolonial sampai Saat ini. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Marbun, BN,.2005. DPRD dan Otonomi Daerah. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Nurcholis, Hanif,. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Edisi Revisi. Jakarta. Grasindo Widiasarana Indonesia.

Parsa, I Wayan,. 2005. Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Airlangga University.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975.

Pierre, Jon & B. Guy Peters,. 2000. Governance, Politics and the State. New York. Published Martin’s Press.

Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia pada tanggal 15-16 Nopember 2005.

Soejito, Rawan,. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. Rineka Cipta.

Steinberg, Sheldon S & David T. Austern,. 1999. Government Ethics, and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah (terjemahan Suroso). Bandung. Remaja Rosdakarya.

Syamsi, Ibnu,. 1982. Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintah Daerah. Jakarta. Bina Aksara.

Tresna, R,.2000. Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan. Bandung. Dibya.

Zoethout, Carla M,. 1993. Control in Constitutional Law. Rotterdam. Erasmus University.


[1] Agussalim A. Gadjong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

[2] R. Tresna. Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan. (Bandung: Dibya, 2000).

[3] Sheldon S. Steinberg; David T. Austern. Government Ethics, and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah (terjemahan Suroso). (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

[4] Ibnu Syamsi. Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintah Daerah. (Jakarta: Bina Aksara, 1982).

[5] Rawan Soejito. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Jakarta: Rineka Cipta: 1990).

[6] Rawan Soejito, 1990., ibid.

[7] I Wayan Parsa. Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Airlangga University, 2005)

[8] Hasil Rakorwasdanas (Rapat Koordinasi Pengawas Daerah dan Nasional) Tahun 2005.

[9] Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia pada tanggal 15-16 Nopember 2005.

[10] Rakorwasdanas, 2005., ibid.

[11] Rakorwasdanas, 2005., op,cit.

[12] Samuel Humes IV. Local Governance and National Power. (London: IULA, 1991).

[13] Bagir Manan. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

[14] BN. Marbun. DPRD dan Otonomi Daerah. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

[15] Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975.

[16] Hanif Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Edisi Revisi. (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2007).

[17] Ni’matul Huda. Otonomi Daerah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) .

[18] Hanif Nurcholis, 2007., op,cit.

[19] Carla M. Zoethout. Control in Constitutional Law. (Rotterdam: Erasmus University, 1993)

[20] Jon Pierre & B. Guy Peters. Governance, Politics and the State. (New York: Published Martin’s Press, 2000).

[21] B.N. Marbun. Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Relita: Perkembangan Otda sejak Zaman Kolonial sampai Saat ini. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 2010).

[22] Pasal 185 UU No 32 Tahun 2004

[23] Pasal 218-219 UU No 32 Tahun 2004

[24] Pasal 220 UU No 32 Tahun 2004

[25] Pasal 221, 222 dan 223 UU No 32 Tahun 2004

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar